Sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa kerusakan lingkungan adalah dampak buruk dari eksploitasi manusia terhadap alam secara berlebihan. Terakhir, isu keberlajutan lingkungan menguat seiring dengan pertemuan pemimpin negara anggota APEC di Sydney (2007). Pemanasan global adalah sebuah istilah yang sedang trend bahkan dibicarakan dalam pertemuan APEC yang mestinya membahas isu kerjasama perdagangan.
Ancaman pemanasan global telah menjadi isu internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi korban pemanasan global dan salah satu negara yang memberikan andil dalam pemanasan global. Mengapa pantas disebut sebagai korban? Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kasus perubahan iklim dan cuaca yang sangat mencolok, peningkatan permukaan air laut, kenaikan suhu rata-rata dan kerusakan lingkungan. Mengapa pantas disebut sebagai penyebab? Di Indonesia, penghancuran lingkungan terus menerus berlanjut. Misalnya, perambahan hutan dan kerusakan ekosistem terus berlanjut, sementara itu regenarasi berjalan lambat.
Willem Hogendijk telah menunjukkan kesalahan fatal terminologi ‘pertumbuhan ekonomi’ (economical growth). Menurut pemikiran Hogendijk, istilah pertumbuhan ekonomi yang telah dinomorsatukan oleh mayoritas negara di dunia, sebetulnya adalah ‘pertumbuhan produksi’. Dengan aktivitas saat ini, perekonomian sesungguhnya tidak sedang berkembang karena sumber daya (resources) semakin menyusut. Parahnya, depresiasi terhadap sumber daya tidak dihitung dalam pertumbuhan ekonomi.
Mahbub Ul-Haq, seorang ekonom kawakan Pakistan, pernah menyesali dukungan bulat yang pernah diberikannya terhadap hegomoni pembangunan ekonomi yang fanatik terhadap paradigma pembangunan (The Poverty Curtain, 1976). Orientasi pembangunan terhadap sisi pertumbuhan tidak menawarkan solusi bagi pemerataan, namun justru menurunkan kualitas lingkungan hidup, penguatan status quo serta pemeliharaan sistem politik massa mengambang (floating mass policy). Pendapat ini dikemukakan Ul Haq jauh sebelum Putaran Uruguay, namun sebenarnya masih relevan hingga saat ini.
Bagi negara berkembang (developing countries) dan negara maju (developed countries), gross national product (GNP) dan gross domestic product (GDP) adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan GNP dan GDP di berbagai negara menjadi dasar alasan optimisme tentang pembangunan di negara tersebut. Padahal GNP dan GDP bukanlah satuan-satuan hitungan yang sempurna yang mencerminkan secara akurat tingkat pertumbuhan ekonomi apa adanya. Perhitungan GNP dan GDP telah mengesampingkan biaya eksternalitas, biaya sosial dan biaya masa depan.
Faktor kerusakan lingkungan, depresi sumber daya alam dan degradasi kualitas kesehatan telah diabaikan. Padahal penyusutan kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan produksi dalam jangka panjang. Biaya sosial terkait dengan dampak akibat pembangunan yang terlalu mengedepankan pertumbuhan tanpa pemerataan. Akibatnya akan timbul ‘masyarakat marjinal’ secara kesejahteraan. Masyarakat marjinal tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini mirip dengan ‘ seleksi alam’, yaitu tersingkirnya ‘masyarakat marjinal’ untuk menikmati hasil pembangunan. Kondisi ini memaksa mereka kehilangan kesempatan (opportunity) untuk hidup lebih baik dan membuat daya produksi makin menurun dalam jangka panjang.
Willem Hogendijk juga mengibaratkan bahwa bumi kita saat ini ibarat sebuah kereta api yang sedang melaju kencang menuju jurang. Ketersediaan sumber daya alam yang makin menipis dan kemampuan alam makin menurun dalam memberikan supply kepada manusia. Pertumbuhan ekonomi yang seakan tanpa batas, berawal dari rasionalitas yang tertanam erat sejak manusia mengenal ilmu ekonomi. Dalil optimalisasi hasil dengan biaya minimal telah dipraktikkan hampir seluruh umat manusia sehingga terbentuk persepsi dan tindakan memproduksi secara massal.
Dalam kenyataannya, mereka yang mengaku menganut paham ‘biaya minimal’ tidaklah benar-benar rasional. Mereka telah membebankan tagihan biaya ekternalitas kepada generasi berikut, yaitu anak dan cucu mereka. Sistem moneter yang didukung dengan adanya suku bunga (interest rate) telah menyebabkan begitu banyak manusia menyalakan cerobong asap pabrik untuk berproduksi sepanjang waktu. Manusia didorong untuk terus bekerja dan terus bekerja dengan kapasitas maksimal.
Tentu saja implikasi biaya eksternalitas adalah kerusakan lingkungan hidup. Dalam berbagai kasus nyata, kerusakan lingkungan hidup seolah-olah dapat ditutupi dengan peran tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan peraturan pemerintah. Namun, sesungguhnya peran CSR khususnya pada perbaikan lingkungan baru sebatas berada di tahapan finansial. Demikian juga dengan peraturan pemerintah yang baru sebatas berada di tahapan wacana yang tertulis diatas kertas namun minim dalam realisasinya.
Dalam jangka panjang, biaya eksternalitas harus dibayar dengan kemerosotan kualitas kehidupan generasi masa depan. Sebagai contoh, fakta menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, telah menurunkan kualitas kehidupan, terutama dari segi kesehatan dan budaya. Kerusakan dalam jangka panjang adalah munculnya ‘penyakit aneh’, bencana alam, pemanasan global, rusaknya ekosistem global dan perubahan iklim yang aneh.
Bagaimana dengan Indonesia? Semangat pembangunan ekonomi telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Degradasi kerusakan lingkungan yang lebih cepat daripada regenerasi kualitas lingkungan menyebabkan kualitas kehidupan makin menurun. Menyusutnya jumlah area hutan di Indonesia hanya salah satu contoh kerakusan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar produksi maksimal dan keuntungan maksimal. Pulau Kalimantan adalah salah satu contoh tragis keserakahan manusia.
Pulau Kalimantan, dulu dikenal sebagai pulau yang tertutupi oleh hutan, namun sekarang jumlahnya menyusut drastis. Di Indonesia, jumlah luas hutan adalah 99,72 hektar (1999), menyusut menjadi 88,49 hektar (2005) dan menjadi 86,62 hektar (2006).
Mengutip Hogendijk, Indonesia adalah salah satu penumpang dalam kereta yang akan jatuh ke dalam jurang. Diperlukan kesadaran bersama untuk merombak paradigma bahwa jalan yang telah ditempuh adalah salah besar. Liberalisasi perdagangan dan meningkatnya kebutuhan manusia justru akan mempercepat kereta menuju jurang. Sudah saatnya penumpang dalam kereta ‘mengerem’ kereta dan berbalik arah. Dalam realita, sudah saatnya manusia berpikir ulang mereduksi skala produksi dan konsumsi atau men-subsitusi-nya.
Langkah ini tentu saja akan menimbulkan ketidapuasan masyarakat karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Namun sebenarnya, kebutuhan tersebut cenderung bersifat kebutuhan artifisial dan tersier. Sudah saatnya kita ‘mengerem kereta’ yang sedang melaju kencang menuju jurang. Jika lingkungan masih saja menjadi faktor sampingan, maka isu pemanasan global sebagai kampanye utama, hanya akan menjadi pemanis para pemimpin di dunia.